Sabtu (6/9) lalu, dipimpin ketuanya, FX Mulyatno SH,  anggota komisi itu juga meninjau bangunan tersebut. Sebelumnya, mereka mengundang satuan kerja perangkat daerah (SKPD) selaku pengguna anggaran, Dinas Pendidikan Kabupaten Pati, untuk diminta penjelasan berkait dengan hal itu.

Dalam kesempatan sama diundang pula Dinas Permukiman dan Prasarana (Diskimpras) selaku pengawas lapangan, kepala SMPN yang bersangkutan, Drs Gatot Wuryanto, perwakilan komite sekolah itu, dan konsultan perancana dari CV Duta Semarang. Sedangkan pihak rekanan, PT Multi Karya Kencana (MKK) Pati sebagai pemenang tender proyek tersebut tidak hadir.

Ketika memberikan penjelasan seputar pembangunan gedung baru untuk SMPN I Tayu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pati, Drs Sarpan SH MM yang didampingi pejabat pembuat komitmen (PPK) Santoso pada garis besarnya menyatakan, proses pelaksanaan pembangunan gedung itu sudah sesuai prosedur. Pihaknya pun membentuk pengawas kegiatan, yang personelnya dari jajaran dinas/instansi terkait.

Sampai pengawas lapangan pelaksanaan proyek itu juga dibentuk dengan melibatkan kepala sekolah, yang sehari-hari lebih dekat dengan proyek tersebut sampai pemberian surat perintah kerja (SPK) juga sudah dilakukan. ‘’Kami bersama Pak Bupati juga sudah meninjau pelaksanaan proyek itu, dan penggunaan batu bata bongkaran kios pasar untuk tembok baru sudah dibongkar,’’ujarnya.

Material Terlambat

Penggunaan batu bata bekas bongkaran kios pasar, katanya lagi, pihak rekanan beralasan karena faktor keterlambatan datangnya pesanan material tersebut. Selain itu, selaku pengguna anggaran pihaknya juga siap menyajikan data-data dan dokumen lelang yang diperlukan.

Di sisi lain, Juli WS ST, dari Diskimpras Kabupaten Pati, dalam perencanaan pihaknya tidak ikut terlibat. Karena itu,  peran dinasnya dalam pelaksanaan pembangunan gedung SMPN 1 Tayu, hanya sebagai pengawas lapangan, dan melegalisasi harga indeks standar kabupaten.

Adapun yang berkait dengan gambar dan perencanaan lain, oleh konsultan. ‘’Akan tetapi, untuk rencana anggaran belanja (RAB) disebut-sebut menjadi tanggung jawab rekanan.’’

Pada giliran konsultan perencana, Purnomo dan Prihanto dari CV Duta Semarang mengaku sudah memberikan gambaran proses pembangunan SMPN 1 Tayu. Pada dasarnya, secara teknis bangunan gedung itu modulnya sama, sehingga bangunan lama yang sudah ada juga bisa digunakan untuk sekolah. (ad-36) Sumber Suara Merdeka

Selain itu, berikan kebebasan investor yang hendak masuk ke wilayah tersebut.
Karena itu, ujar Ketua Forum H Ali Hadi Broto, Kamis (28/8) ini, pihaknya datang ke Jakarta untuk bertemu dengan Sub-Komisi Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Indonesia.

Terkait dengan kepentingan tersebut, sebagai forum lintas organisasi dan tokoh masyarakat, sejak awal memang telah mempunyai kesamaan visi, yaitu terwujudnya Sukolilo yang maju dan berkembang.

Adapun lintas organisasi sosial yang tergabung dalam forum tersebut, selain dia dari Komunitas Seni Sukolilo yang beranggotakan lebih dari 100 orang, juga Paguyuban Sosial Keluarga Sukolilo (PSKS) di Jakarta (2.000 orang), Persatuan Mandor Sukolilo (Permas) (400 orang).

Di samping itu, ada juga dari Forum Masyarakat Sukolilo Maju (FMSM) 200 orang, organisasi kepemudaan Sukolilo yang menamakan diri Tim 25 beranggotakan 80 orang, Kelompok Tani Hutan (KTH) Melati 218 orang, dan Karang Taruna Maghfuri Sukolilo (400 orang).

Akan tetapi, untuk ke Komnas HAM akan dilakukan melalui perwakilan tiap lintas organisasi sosial. Dengan demikian, yang berangkat dengan pembiayaan secara swadaya akan bertemu tim perwakilan di Jakarta.  ‘’Bahkan untuk keperluan ongkos transportasi, ada di antara mereka yang terpaksa menggadaikan pesawat televisi,’’ ujarnya.

Wacana Perimbangan

Tujuannya, lanjut dia, agar dalam menyampaikan aspirasi tersebut Komnas HAM mendapat masukan yang akan menambah wacana sebagai perimbangan dalam mengambil keputusan.

Setelah menyampaikan aspirasi itu, mereka yang berangkat secara swadaya terpaksa ada yang harus tinggal di Jakarta untuk mencari pekerjaan apa saja.
Hal itu sekaligus, untuk bekal saat kembali ke desa merayakan Lebaran bersama keluarga.

Karena itu, mereka juga berharap, dalam menangani kelompok yang dalam berbagai kegiatan telah mengabaikan hak dan keinginan masyarakat yang ingin maju itu, hendaknya bisa dihentikan. Sebab, mereka yang basis massanya relatif sedikit karena hanya sekitar 5%-10% itu sampai sekarang terus bergerak dengan berbagai aksi.

Dampaknya, hal itu tentu meresahkan masyarakat mayoritas yang prorencana pendirian pabrik semen dengan basis massa lebih banyak, 90%-95% dari total seluruh penduduk Sukolilo yang jumlahnya sekitar 88.000 jiwa.

Apalagi, gerakan kelompok penolak tersebut dianggap sudah melampaui batas dengan berbagai kegiatan yang bersifat provokatif.

Tidak hanya itu, kelompok tersebut juga dinilai telah melakukan pembodohan terhadap masyarakat dengan memutarbalikkan fakta. ‘’Sudah semestinya jika Komnas HAM juga memberikan perlindungan.’’  (ad-69) Sumber Suara Merdeka

Berdasar informasi yang dihimpun Suara Merdeka, empat korban tersebut merupakan salah sasaran. Tiga orang di antaranya yakni Gunodo (19), Susanto (21), dan Suprihanto (23) merupakan keturunan masyarakat adat Sedulur Sikep. Seorang lagi adalah Nur Rohman (23).

Menurut Nur Rohman, dia bersama tiga rekannya itu tidak merasa punya masalah dengan warga desa tetangganya. Namun, tiba-tiba saat pulang melihat keramaian di Kayen, diadang 20-an pemuda di depan TK PGRI Desa Ngawen, Kecamatan Sukolilo.

Tanpa banyak bicara, mereka dihujami pukulan baik menggunakan balok kayu maupun batu. Bahkan, beberapa di antaranya, kata Rohman, terlihat membawa senjata tajam.

“Saya tidak bisa mengenali wajah mereka karena saya terjatuh dan terus dikeroyok. Mereka memukul dengan kayu, batu dan ada pula yang menggunakan samurai,” katanya yang mengalami luka memar di belakang kepalanya dan tulang tangan kirinya retak.

Kondisi tiga rekannya juga tak jauh berbeda. Mereka mengalami luka memar pada bagian kepala, punggung, dan kaki. Namun untuk Gunodo terdapat luka sayat di dahinya sehingga terpaksa ditutup dengan tujuh jahitan.

Sesuai kabar yang beredar, sekelompok pemuda yang mengadang empat korban itu lantaran melihat jenis knalpot sepeda motor salah satu korban mirip dengan milik pemuda yang bermasalah dengan mereka sebelumnya. Tanpa dipastikan dulu, langsung dikeroyok meski bukan mereka orang yang dimaksud.

Sebelumnya, pada 17 Agustus ada perlombaan panjat pinang di Desa Ngawen. Ketika itu sekitar pukul 17.00 ada pengendara sepeda motor yang membleyer knalpot motornya saat melintas di keramaian tersebut. Sontak para pemuda setempat menegur dan sempat memukulinya.

Sebuah rumah warga desa setempat, Salim, gentengnya pecah karena terkena lemparan batu. Namun tidak sampai rusak parah. Tak puas dengan aksinya tersebut, malam harinya sekitar pukul 20.30 sekelompok pemuda yang nongkrong di depan TK PGRI Ngawen mencegat empat warga Baturejo dan kemudian menganiayanya hanya gara-gara knalpot motornya mirip dengan motor pengendara yang membleyer pada saat digelar panjat pinang.

Atas kejadian tersebut Kapolres Pati AKBP Drs Hilman Thayib melalui Wakapolres Kompol Drs Carto Nuryanto MM mempertemukan para tokoh masyarakat dari Desa Baturejo, Wotan, Sukolilo, serta Muspika. Harapannya, agar kejadian tersebut tidak berkembang menjadi tawuran antarwarga seperti peristiwa tahun-tahun sebelumnya.
“Kami baru menyelidi. Ada tujuh sepeda motor yang kami amankan beserta empat balok kayu, serta lima buah batu,” kata Carto seusai pertemuan di aula Kantor Kecamatan Sukolilo, Selasa (19/8) petang.

Untuk mengetahui siapa saja pelakunya, pihaknya akan meminta bantuan Sub Bagian Lantas Polwil Pati untuk mengidentifikasi pemilik sepeda motor itu. “Sambil itu berjalan, kami juga redakan dulu kondisi di lapangan.”

Untuk mengantisipasi aksi balas dendam dari masing-masing kelompok, Polres Pati, kemarin masih menyiagakan tiga peleton anggotanya di Desa Baturejo dan sekitarnya. Masing-masing satu peleton dalmas, satuan intelkam, dan satuan reskrim.(H49-76) Sumber Suara Merdeka

Anggota Tim PLG Bandung, Muhammad Wafid, mengatakan hal itu dalam jumpa pers di Semarang, Jateng, Selasa (19/8). Manajer Umum Persiapan Proyek PT Semen Gresik Soffan Heri dan Kepala Divisi Komunikasi PT Semen Gresik Saifuddin Zuhri hadir dalam acara itu.

Menurut Wafid, lahan karst 1 meliputi Kecamatan Sukolilo dan Kayen. Kawasan itu membentang dari timur ke barat di sekitar Kedunggang (Desa Tompegunung), Ledok dan Pandanwangi (Desa Sukolilo), dan Wegil (Desa Kuwawur).

Lahan karst 2 meliputi lereng Gunung Guabuta (Desa Kedumulyo), Desa Tompegunung dan Sumbersuko, serta Kuwawur. Lahan karst 3 berada di bagian selatan bukit batu gamping mulai Desa Pakem, Sumbersoka, Tompegunung, hingga kaki perbukitan selatan Desa Gadudero.

”Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 1456/K/20/ MEM/2000 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Karst, penambangan dapat dilakukan di kawasan karst 2 dan 3,” kata Wafid.

Soffan mengatakan, penentuan kawasan karst itu otomatis mempersempit luas calon lokasi tambang. Di bagian barat, luasnya berkurang 1,249 kilometer persegi, sedangkan di bagian timur 0,9526 kilometer persegi.

Picu kerusakan

Sementara itu, dalam Indonesian Scientific Karst Forum di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Selasa, para peneliti dan ilmuwan karst dari seluruh Indonesia memaparkan penelitian mengenai fungsi kawasan karst bagi kehidupan manusia, dunia pendidikan, dan keseimbangan ekologi.

Dalam forum itu mengemuka bahwa pengkelasan karst menjadi kawasan yang boleh dan tidak boleh ditambang menyebabkan kerusakan fungsi karst sebagai penyimpan air dan penyeimbang siklus hidrokarbon.

Menurut Tjahyo Nugroho Adji, peneliti karst pada Fakultas Geografi UGM, seluruh kawasan karst seharusnya dilindungi dan tertutup bagi penambangan.

Pengkelasan (kawasan karst 1, 2, dan 3) itu, lanjut Tjahyo, tidak memberikan payung hukum yang kuat untuk menjaga kelestarian karst.

Deputi Bidang Peningkatan Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan, Kementerian Negara Lingkungan Hidup Masnellyarti Hilman menyatakan, kawasan karst perlu dijaga kelestariannya karena proses pembentukannya perlu waktu ribuan tahun. Pihaknya mengajukan karst sebagai areal lindung dan budidaya. (HEN/ANG) Sumber Kompas

Kaur Produksi Pabrik Pemintalan Sutra Alam Regaloh  Perum Perhutani KPH Pati Subandi mengemukakan, aktivitas pemintalan telah berhenti dua pekan lalu. Pasalnya, musim kemarau menjadikan perkembangan ulat sutra tidak bisa maksimal.

“Musim kemarau menjadikan daun murbei (makanan utama ulat sutra-Red)  kering. Sehingga, pemeliharaan ulat sutra tidak bisa dilakukan dengan baik, karena pasokan makanannya tidak ada,” ujarnya, kemarin.

Daun murbei yang ditanam pihaknya untuk mendukung pemeliharaan ulat sutra saat ini mencapai 254 hektare. Namun, memasuki bulan Agustus sudah  hampir semuanya  kering, sehingga tidak bisa digunakan lagi untuk pakan ulat sutra.

“Lahan yang kami gunakan untuk menanam murbei tadah hujan jadi kalau musim kemarau seperti ini sulit tumbuh. Tapi kalau musim hujan melimpah dan bisa menjaga kelangsungan produksi benang sutra,” katanya.

Sejauh ini, pabrik yang berdiri tahun 1972 itu setiap harinya sanggup memproduksi 14-15 kg benang sutra. Harga benang perkilogramnya saat ini mencapai Rp 275 ribu, turun dari sebulan lalu yang berkisar Rp 319 ribu/kg.
Kalah Bersaing
Hanya, kata dia, belakangan produknya kalah bersaing dengan benang sutra asal China. Hal itu tak lepas dari kondisi mesin yang sudah tua serta sumber daya manusia (SDM) yang kurang memadai.

Kendati begitu, dia mengaku, pihaknya tetap bisa memasarkan produknya hingga ke Jepara, Yogyakarta, dan Pekalongan. Sebenarnya, lanjutnya, pemasaran itu bisa lebih dikembangkan jika kapasitas produksinya bisa meningkat.

Ke depan, pihaknya segera melakukan peningkatan pemeliharaan ulat sutra bersama ratusan petani kokon (kempompong ulat sutra) yang telah menjadi mitra. Sebab, selama ini selain mesin produksi dan SDM, pabrik itu juga mengalami kendala masalah bahan baku yang kurang bagus. “Ya selain pengaruh musim, kita masih terbatas untuk menyediakan bahan baku yang kualitasnya baik. Sehingga perlu revitalisasi pemeliharaan ulat,” jelasnya. (H49-36)  SUmber Suara Merdeka

Sebelum hal itu secara serentak dilaksanakan, didahului dengan upacara di halaman Setda, dan Bupati Tasiman sebagai inspektur upacara (irup). Hadir dalam kesempatan tersebut jajaran Muspida setempat, dan unsur pemimpin Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Menurut Kabag Humas Setda Pati, H Eddy Purwono, bendera merah putih sebanyak itu masing-masing dialokasikan untuk setiap kecamatan 100 lembar. Harapannya, oleh para camat bendera tersebut bisa dibagikan ke desa-desa di wilayahnya

Dengan demikian, selama memperingati HUT Kemerdekaan RI itu, warga di perdesaan juga mempunyai kepedulian untuk mengibarkan Sang Merah Putih. Hal tersebut mengingat, beberapa tahun terakhir ini mulai terjadi krisis rasa nasionalisme sebagai bangsa yang benar-benar telah merdeka dan berdaulat.

Akibatnya, rasa menghargai terhadap bendera kebangsaan benar-benar nyaris luntur dari diri masyarakat. ”Karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Kantor Kesatuan Bangsa, mencoba menggugah kembali semangat nasionalisme tersebut melalui pengibaran merah putih,”ujarnya.

Nasionalisme

Kendati sudah memasang dan mengibarkan bendera marah putih, katanya lagi, hal itu bukan berarti rasa nasionalisme berbangsa dan bernegara warga sudah tinggi. Namun paling tidak, ada kembali penyadaran bahwa setiap bangsa yang merdeka itu mempunyai bendera.

Selain itu, juga terhadap lagu kebangsaan dan lambang negara. ”Jika ketiga unsur tersebut masyarakat sudah tidak mau menghargai, apa kita ini masih layak menyatakan diri sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat.” (ad-36) Sumber Suara Merdeka

Beruntung saat kejadian penghuninya yang tengah tidur siang terjaga dan bisa menyelamatkan diri.
Berdasar keterangan yang dihimpun Suara Merdeka menyebutkan, api yang menghanguskan rumah beserta seluruh isinya berasal dari dapur. Saat itu, seorang penghuninya Setiyani (40) tengah memasak.

Lantaran tertidur saat menunggu masakan matang, api tiba-tiba menjalar ke seluruh bangunan dapur yang berada di bagian samping kiri rumah.

Cuaca panas dan tiupan angin kencang siang itu membuat api merembet cepat dan membuat bangunan rumah rata dengan tanah.

Salah seorang saksi mata Sutikno mengemukakan, rumah berukuran 10×12 meter hangus dalam waktu kurang lebih 15 menit.

Saat warga mulai berdatangan untuk membantu memadamkan api, hampir seluruh bangunan rumah sudah terbakar.
Karena itu, nyaris tidak ada barang-barang yang bisa diselamatkan, kecuali sepeda motor.

Selamatkan Diri

Seluruh mebeler, tiga pesawat televisi, dua kulkas, empat kompor gas serta surat-surat berharga ludes terbakar.

”Apinya cukup besar dan angin kencang menyulitkan kami memadamkan. Bahkan, hampir saja merembet ke rumah saya kalau saja pemadam kebakaran tidak segera datang,” ujar Ketua RT setempat, Siswoko, yang rumahnya bersebelahan dengan lokasi kebakaran.

Sejumlah mobil PMK dari Pemkab Pati, PT Garudafood, dan Bakorwil I dikerahkan untuk mengatasi. Sejam kemudian api dapat dikuasai sehingga tidak sampai menjalar ke rumah lainnya.

Musibah tersebut, menurut Siswoko yang masih kerabat dengan Setiyani, ditaksir menelan kerugian Rp 500 juta.
Perkiraan tersebut didasarkan atas bangunan beserta seluruh isi rumah.
Penghuni rumah yang berhasil menyelamatkan diri selain Setiyani adalah kakaknya, Setiyo Utami beserta M Sofi’i.

Mereka terjaga dan melarikan diri keluar rumah setelah terjaga karena kepanasan saat api telah menjalar besar.
Untuk sementara mereka diungsikan ke rumah tetangganya dan terlihat shocksehingga hanya bisa menangis dan masih tak percaya jika rumahnya habis terbakar. (H49-70) Sumber Suara Merdeka

Ketika mereka menerima ganti rugi tanah milik mereka yang untuk lokasi Jalur Lingkar Selatan (JLS) Pati, akhir 2005 lalu, mereka dijanjikan akan dibuatkan rumah, dan mendapat ganti tanah banda desa setempat. Janji tersebut sebagian sudah dipenuhi, tapi untuk pembuatan rumah sampai sekarang belum tuntas.

Hal tersebut dibenarkan oleh sumber di Mapolres Pati. Untuk pemanggilan terhadap Drs Nurhadi, sudah dilakukan Jumat (8/8) lalu. Sedangkan pemanggilan terhadap perangkat desa tersebut, Tarman, oleh penyidik telah dijadwalkan Senin (11/8) besok (hari ini-Red). Karena itu, untuk menetapkan keduanya sebagai tersangka adalah menunggu hasil penyidikan, dan tentu juga saksi-saksi yang mengetahui permasalahan tersebut.(ad-36) Sumber Suara Merdeka

PATI – Perusahaan Daerah BPR BKK Pati terus menunjukkan kinerja yang buruk. Pasalnya berdasar laporan 2007, angka kredit bermasalah jumlahnya masih tinggi, Rp 17 miliar. Hal itu terkuak dalam rapat panitia anggaran (panggar) DPRD bersama eksekutif yang membahas tentang LKPj Bupati 2007, Sabtu (9/8).

Seorang anggota panggar Yusri Herman SAg MM mengemukakan, dari data yang diterimanya itu, sebagian besar merupakan piutang akibat kredit macet. Namun, Rp 10 miliar bisa diupayakan ditagih lagi.

’’Untuk dana hampir Rp 7 miliar kelihatannya sulit untuk ditarik lagi. Sebab, terindikasi kuat diselewengkan oleh beberapa oknum pejabatnya,’’ tandas anggota DPRD asal PBB itu tanpa menyebut siapa pejabatnya.

Menurut dia, dana yang tidak bisa kembali itu antara lain diduga diselewengkan di BPR BKK Cabang Juwana Rp 1,7 miliar, Batangan Rp 1,2 miliar, TPI Juwana Rp 3 miliar, dan Pati Rp 600 juta.

Masih ada satu lagi BPR BKK Tambakromo, tetapi jumlah persisnya dia mengaku lupa. ’’Kalau sudah begini, bagimana perusahaan daerah mau sehat. Justru orang-orang dalam sendiri yang diindikasikan menyalahgunakan kewenangan demi keuntungan pribadi,’’ sesalnya.

Karena itu, dia berharap, Pemkab Pati bisa mengambil langkah tegas untuk mengembalikan dana tersebut. Dengan demikian, perusahaan yang diharapkan memberikan pendapatan bagi daerah tidak dililit masalah dan kerugian terus-menerus.
Upaya Penyelamatan
Terpisah, Kabag Perekonomian Setda Pati Drs Sukadam menekankan, upaya penyelamatan aset PD BPR BKK terus dilakukan. Namun untuk kredit bermasalah di beberapa cabang yang telah masuk ranah hukum, pihaknya tidak mengharapkan kembali.

’’Untuk yang bermasalah sepenuhnya kami serahkan pada proses hukum yang telah berlangsung. Sekarang kan sudah ada yang ditangani Kejari,’’ tandasnya. (H49-69) Sumber Suara Merdeka

PATI-Kamis Pahing (7/8) atau hari ini Pati berusia 685 tahun. Dalam memperingati hari jadinya itu, dilaksanakan secara sederhana. Rabu malam (6/8) diawali dengan rapat paripurna istimewa DPRD setempat, dilanjutkan malam tirakatan di bekas pusat pemerintahan Kadipaten Pati Pesantenan, di Dukuh Kemiri, Desa Sarirejo, Kecamatan Pati.

Dalam momentum peringatan hari jadi itu, Bupati H Tasiman SH melalui Kabag Humas Setda Pati, H Eddy Purwono menyerukan, agar para kepala desa (kades) jangan melempem. Karena itu, mereka diminta untuk menyemangati warganya dalam memperingati hari jadi tersebut, yang juga sekaligus menyambut peringatan HUT Kemerdekaan RI.

Sebab, katanya lebih lanjut, kades mempunyai peran penting untuk mendukung warganya yang hendak merayakan dua peringatan hari bersejarah tersebut. Karena itu, jika para kepala desanya melempem, maka warganya pun akan ikut-ikutan.
Dalam memperingati hari jadi tahun ini, memang tidak diselenggarakan acara kirab/arak-arakan boyongan, yang menggambarkan perpindahan Kadipaten Pati Pesantenan dari Dukuh Kemiri, Desa Sarirejo ke Kampung Kaborongan, Kelurahan Pati Lor, Kecamatan Pati. Meskipun peringatan kali ini tanpa prosesi tersebut, tapi diharapkan tetap bisa menjadi media introspeksi diri.

Oleh karena itu, Bupati mengingatkan pentingnya peringatan tersebut, sehingga perlu diresapi makna dan nilai-nilai kejuangannya oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, para kades harus bisa menggugah kesadaran warga, untuk membangkitkan kembali semangat nasionalisme kebangsaannya sebagai bangsa yang merdeka.
Minimal, untuk mengibarkan bendera Merah Putih di lingkungan masing-masing. ”Sehingga tanpa harus diperintah warga sudah melaksanakan dengan kesadaran sendiri,”ujarnya.

Balai Desa

Demikian pula, kalangan PNS yang seharusnya memiliki wawasan lebih luas, meskipun tinggalnya di lingkungan pedesaan seharusnya juga bisa memberikan motiovasi kepada warga, khususnya dalam hal kebersihan lingkungan. Apalagi, untuk tahun ini diselenggarakan lomba kebersihan desa dan lomba gapura.

Dengan demikian, panitia bisa menambahnya dengan lomba kebersihan khusus untuk lingkungan balai desa. Sebab, setiap kunjungan ke desa, yang ditemui justru lingkungan balai desa tidak terawat, sehingga kondisinya sangat kumuh. Sumber Suara Merdeka